Nawacita Pemerintahan Joko Widodo - Jk Dan Intelijen

Alhamdulillah, puji Tuhan masukan dari jaringan Blog Intelijen Indonesia telah diketahui oleh Kepala BIN yang gres dilantik Jenderal Polisi Budi Gunawan. Bahkan beberapa langkah awal Kepala BIN mempunyai kemiripan dengan masukan jaringan Blog I-I. Tentunya untuk membawa perubahan kasatmata ke dalam organisasi BIN dibutuhkan waktu baik untuk mendalami dilema internal dan tantangan eksternal, serta dalam rangka melaksanakan reformasi yang sempurna guna bagi kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas performa BIN.

Sejalan dengan semangat profesionalisme intelijen, kali ini Blog I-I bermaksud memberikan masukan bagaimana menterjemahkan Nawacita atau Sembilan Agenda (cita-cita) dalam dimensi intelijen, berikut ini hasil diskusi dan masukan dari jaringan Blog I-I bagi para seniors dan sesepuh maupun generasi muda Indonesia yang aktif atau simpatik dengan dunia intelijen.

Pertama, menghadirkan negara di masa reformasi sangat bersahabat kaitannya dengan kiprah pokok intelijen yang menjadi ujung tombak isu bagi pemerintah. Keberadaan Binda dan BIN di luar negeri merupakan mata dan indera pendengaran yang sanggup meningkatkan efektiftas upaya menghadirkan negara tersebut. Secara umum, kegiatan pertama nawacita ini berada dalam ruang lingkup politik, pertahanan, keamanan, dan luar negeri sehingga dalam dimensi intelijen apa yang harus ditingkatkan oleh BIN yaitu daya tembus terhadap sumber isu dengan meningkatkan jaring intelijen sebaik-baiknya. Hal ini juga harus didukung oleh unit analisa yang handal yang senantiasa mengkomunikasikan kebutuhan informasinya kepada agen-agen BIN yang tersebar di mana-mana. Salah satu matra yang agak tertinggal di masa kemudian dan kini menjadi prioritas yaitu maritim yang dicita-citanya menjadi jati diri Indonesia di masa mendatang. Apakah BIN berarti harus membentuk unit khusus maritim? Itu yaitu hal klise yang seolah intelijen maritim sanggup menjadi jawaban. Tanpa harus membangun intelijen maritim, BIN sanggup berkontribusi apabila memahami kebutuhan-kebutuhan isu dalam pembangunan maritim Indonesia. Sebagai pola contohnya bagaimana BIN menganalisa potensi kesempatan dan bahaya dari China's maritime silk road terhadap konsep poros maritim Indonesia. Analisa tersebut tidak sanggup dilakukan menurut pengetahuan umum belaka, melainkan harus menurut isu yang akurat dari agen-agen BIN di China dan daerah Asia yang dirangkum dalam analisa yang dalam oleh analis andal dari BIN. Pertanyaannya apakah BIN sanggup melaksanakan hal itu atau tidak.

Kedua, membuat pemerintah tidak bolos dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda kedua nawacita ini lebih mengarah kepada konsolidasi demokrasi baik dalam hal melanjutkan reformasi lembaga-lembaga negara semoga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, maupun dalam hal memelihara dan melindungi hasil konsensus nasional yakni sistem politik Indonesia yang demokratis. Terkait reformasi birokrasi, forum negara, dan revolusi mental akan lebih sempurna apabila dilaksanakan oleh masing-masing forum secara internal melaksanakan perbaikan. Tantangan terbesar intelijen lebih berada di wilayah bahaya terhadap sistem politik demokrasi baik yang bersumber dari ideologi yang memaksakan kehendak dengan kekerasan ibarat radikalisme, terorisme, dan komunisme, maupun dari kasus yang berada di dalam koridor demokrasi contohnya kekerabatan antara pusat dan daerah dan masih adanya sentimen keinginan memisahkan diri dari Indonesia (separatisme). Apa yang harus dilakukan oleh BIN yaitu operasi intelijen, dan pengkajian yang sangat serius dalam menjawab tantangan terhadap demokrasi tersebut, dimana didalamnya terdapat nilai-nilai yang juga dijadikan alat oleh mereka yang terlibat dalam separatisme. Artinya BIN harus lebih canggih dalam memahami konsep demokrasi ala Indonesia yang sanggup memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat, menjamin keamanan dan ketertiban, serta menjawab setiap keluhan masyarakat yang termarjinalkan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda ketiga ini sangat sempurna dan cukup efektif dalam meningkatkan rasa mempunyai seluruh rakyat Indonesia alasannya perkuatan pinggiran/daerah bukan berarti melupakan pusat melainkan sebuah proses penyeimbangan atau pemerataan pembangunan. Bukti-bukti pembangunan yang pesat di pinggiran dan daerah telah mulai berlangsung dan harus terus dijaga dan dipelihara semoga memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. BIN yang telah mempunyai Deputi Komunikasi dan Informasi seharusnya sanggup berhubungan dengan Kemenkominfo untuk mempersiapkan taktik komunikasi  pembangunan yang secara efektif sanggup mengikis hambatan-hambatan dalam proses pembangunan di pinggiran/daerah tersebut. Selain itu, pilihan proyek pembangunan juga harus sempurna guna dan bersifat strategis sehingga tidak bersifat mercu suar dan mubazir. Sektor pembangunan ibarat infrastruktur, maritim, dan pangan melibatkan banyak pihak yang berpotensi mengalami ATHG. BIN dalam kaitan itu juga sanggup berkontribusi dalam mendalami dilema sehingga akar persoalannya sanggup diketahui dan penyelesainnya pun sanggup cepat dilaksanakan. Kemampuan analisa yang prima dalam ekonomi pembangunan dan penelitian terhadap aksara daerah pinggiran merupakan hal dinamis sehingga perlu update terus-menerus dalam rangka memberikan masukan yang adaptif terhadap perubahan. Meskipun forum teknis mempunyai sumber daya yang cukup baik, BIN sanggup memberikan masukan dari sisi intelijen mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap upaya pembangunan pinggira dan daerah tersebut. Misalnya dalam hal pilihan pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah harus memenuhi penelitian akan dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar. Apabila dkaji lebih dalam, tidak semua pembangunan di pinggiran/daerah mempunyai dampak yang kasatmata alasannya boleh jadi kerusakan lingkungan justru merusak suatu wilayah dan mengakibatkan kemarahan rakyat dan dunia internasional.

Keempat, menolak negara lemah dengan melaksanakan reformasi sistem dan penegakan aturan yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Negara yang berpengaruh secara aturan akan mendisiplinkan warga negara dan membuat sistem yang berpengaruh dari rongrongan sikap yang korup. Hal itu pada gilirannya akan melahirkan sistem nasional yang bermartabat dan terpercaya dan dampak lanjutannya yaitu progress atau kemajuan yang cepat. Meskipun kegiatan keempat ini lebih berada di wilayah forum yang berkaitan pribadi dengan publik baik di bidang aturan maupun bidang pelayanan publik, namun dimensi intelijen sanggup berperan memberikan dukungan yang memperkuat posisi negara tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Kerjasama antar forum semoga intelijen sanggup memberikan masukan yang substantif sanggup ditempuh, namun seandainya hal itu telah berjalan baik di lembaga-lembaga terkait, maka intelijen sanggup lebih berkonsentrasi kepada kegiatan nawacita yang lain.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup insan Indonesia melalui kegiatan Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat serta land reform dan kegiatan perumahan murah yaitu sebuah harapan mulia. Dimensi intelijen dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat lebih kepada ikut serta memonitor pelaksanaan dan memberikan masukan serta mendeteksi kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melaksanakan sabotase yang sanggup berdampak kepada kegagalan yang masif. Misalnya propaganda kelompok separatis yang menghalang-halangi pelaksanaan program-program yang mulia tersebut alasannya khawatir simpatik masyarakat semakin besar kepada pemerintah Indonesia.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangun bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Produktivitas rakyat berada di wilayah kemampuan, kreatifitas, dana, dan susukan dari pelaku bisnis baik besar, menengah maupun kecil. Masalah ini sanggup diserahkan kepada Kementerian teknis yang membinanya dan juga Perbankan sebagai sumber kreditnya. Selain itu, juga ada prosedur pasar yang menjadi tantangan para pelaku bisnis Indonesia. Kemudian kasus daya saing di pasar internasional yaitu terkait dengan susukan pasar, proses marketing, dan isu dalam melihat peluang dan tantangan di pasar internasional. Andaikata BIN serius, sanggup memalsukan Singapura atau negara maju lainnya ibarat AS, Eropa dan Jepang yang mempunyai unit intelijen ekonomi khusus mencermati pasar internasional, baik komoditi, keuangan, maupun produk barang dan jasa. Hal ini memerlukan waktu yang cukup usang dan pernah menjadi harapan BIN ketika membangun Intelijen Ekonominya pada masa kepemimpinan Jenderal Polisi Sutanto. Jaringan Blog I-I juga pernah diminta bantuan, namun melihat situasi yang belum siap maka hingga ketika ini masih belum sanggup dilakukan secara maksimal.

Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal terpenting dalam kegiatan ketujuh ini yaitu janji pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja dalam definisi sektor strategis ekonomi domestik. Pangan (darat dan laut), energi, keuangan, teknologi, minerba, dan seterusnya merupakan pola sektor strategis ekonomi domestik dimana idealnya Indonesia mandiri. Peranan BIN yaitu lebih kepada analisa intelijen ekonomi dimana upaya kemandiriannya tersebut mengalami ATHG. Selain itu, BIN juga sanggup memperlihatkan strategi-strategi jitu dalam melindungi dan memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Sebagai pola misalnya, dalam upaya membuat kedaulatan pangan pemerintah mencanangkan pembukaan lahan gres sumber pangan nasional di Indonesia Timur (Papua) dalam bentuk sawah padi. Papua yang selama ini bukan lumbung padi nasional tentunya tidak sanggup tiba-tiba dirubah begitu saja dan harus dilakukan pengkajian yang serius dengan banyak sekali analisa dampak lingkungan dan sosial politik dan ekonominya. Seandainya terjadi kekeliruan dalam kebijakan ini akan dengan gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang anti Indonesia untuk propaganda negatif yang menyudutkan Indonesia. Oleh alasannya itu, tantangan BIN baik di daerah maupun di pusat bukan semata-mata pada susukan isu melainkan juga kepada kondisi kebathinan di lingkungan masyarakat serta ketajaman analisa perkembangan situasi dan asumsi keadaan ke depan.

Kedelapan, melaksanakan revolusi aksara bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, penanaman patriotisme dan cinta tanah air. Hal ini merupakan apa yang disebut sebagai character building oleh para pendiri Republik Indonesia yang telah usang dilupakan. Sebelum sanggup menggulirkan suatu revolusi tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga revolusi sanggup bergulir. Mengapa revolusi? meskipun tampak menyeramkan namun sesungguhnya itu hanya sebuah pemfokusan pentingnya perubahan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Penataan kurikulum nasional gres akan berdampak ketika generasi yang mengalami kurikulum gres lulus dan terjun di masyarakat dalam banyak sekali posisi. Bagaimana dengan generasi yang lahir dan tumbuh di masa Orde Baru 1960-an hingga 1980-an? Bagi merekalah revolusi itu harus terjadi lebih cepat. Keterbukaan, demokrasi, dan sistem aturan yang lebih baik telah merontokkan sejumlah kalangan yang korup dan memberikan kesempatan kepada mereka yang "revolusioner" contohnya dalam pemberantasan korupsi. Apa yang belum tampak secara nasional yaitu bahwa pandangan gres yang cemerlang character nations building dengan revolusi mental tersebut secara efektif diterapkan. Model orasi politik ibarat Presiden pertama RI memang sanggup meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air, namun di masa kini banyak sekali lini penyampaian pesan harus terus-menerus dilakukan, ibarat juga digagas oleh jaringan Blog I-I tanpa kenal lelah selama belasan tahun ini. Apa yang BIN harus lakukan yaitu koreksi total kepada seluruh anggota-anggota baik melalui kegiatan penyegaran cinta tanah air maupun melalui kegiatan khusus untuk membangun militansi intelijen yang profesional dalam melaksanakan tugas.

Kesembilan, memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan membuat ruang obrolan antar warga. BAKIN dan kini BIN yaitu satu satu bintang film utama dalam pemeliharaan harmoni bangsa Indonesia yang berbeda-beda etnis, agama, dan latar belakang. Agenda ini sejalan dengan sistem politik demokrasi yang memperlakukan setiap orang sederajat dalam hak-hak politiknya dan di depan hukum. BIN selama ini telah sangat baik dalam memonitor konflik antar kelompok, tidak ada salah apabila BIN sanggup lebih maju ikut mempromosikan atau mempropagandakan penguatan kebhinekaan dan selalu mendorong penyelesaian pertikaian antar kelompok melalui dialog. Hal ini tolong-menolong lebih efektif melalui hal-hal yang sanggup menjadi pemersatu nasional yang alamiah ibarat prestasi olahraga, pujian sebagai orang Indonesia, kepedulian sosial, kepedulian menjaga lingkungan, dan lain sebagainya yang seringkali dilihat berada di luar wilayah intelijen.

Demikian masukan singkat ini, semoga sanggup bermanfaat.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti & Senopati Wirang
Sumber https://intelindonesia.blogspot.com

Share this post