Ppp Sebut Uang Di Laci Menag Yaitu Honor, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kecurigaan Jk
Ayo Jalan Terus ! - KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS dari ruang kerja Menteri Agama.
PPP mengklaim bahwa uang yang ditemukan KPK dari laci meja ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin yaitu gaji pribadi. Namun, KPK menegaskan bahwa uang tersebut merupakan barang bukti yang disita alasannya terkait dengan kasus dugaan korupsi penyuapan jabatan.
PPP mengklaim bahwa uang yang ditemukan KPK dari laci meja ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin yaitu gaji pribadi. Namun, KPK menegaskan bahwa uang tersebut merupakan barang bukti yang disita alasannya terkait dengan kasus dugaan korupsi penyuapan jabatan.
“Semua bukti diduga terkait dengan penanganan kasus ini (penyuapan pengisian jabatan di Kemenag). Nanti ada proses untuk memprediksi, klarifikasi, dan menelusuri lebih lanjut melalui investigasi saksi atau kegiatan-kegiatan lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikala dikonfirmasi, Rabu (20/3).
KPK juga membantah dianggap terlalu dini menyimpulkan bahwa adanya keterlibatan Menag dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan tersebut. Menurut Febri, kalau hal tersebut dianggap keliru maka dipersilakan untuk memperlihatkan penjelasan disertai dengan bukti-bukti.
"Ya silakan saja, supaya pihak tersebut menyampaikan nanti kalau dipanggil dan diklarifikasi tolong jelaskan secara benar dengan bukti-bukti yang ada, yang niscaya kami sudah melaksanakan penyitaan dan kami akan terus mendalami temuan uang tersebut dan juga mengklarifikasi pada pihak-pihak terkait," paparnya.
Saat ditanyakan mengenai klaim pihak PPP yang menyebutkan bahwa uang yang disita KPK dari ruangan Menag yaitu gaji pribadi. Febri tidak ambil pusing dan kembali menegaskan, bahwa semua yang disita KPK merupakan bukti terkait tindak pidana korupsi.
"Saya kira isu yang saya sampaikan jelas. Kami nanti akan mendalami lebih lanjut dengan klarifikasi-klarifikasi dan juga proses penyidikan lebih lanjut. Yang niscaya semua bukti yang disita baik dokumen barang elektronik termasuk juga uang atau bukti-bukti lain, itu dilakukan penyitaan alasannya diduga juga terkait dengan pokok perkara," ucapnya.
PPP sebelumnya menyebut sejumlah uang yang ditemukan KPK di ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yaitu gaji pribadi. Informasi tersebut diterima oleh PPP dari Lukman.
"Kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor. Honor sebagai menteri, menteri kunjungan ke mana kan ada honornya ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi di Kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta (19/3).
Arwani membela Lukman atas temuan uang ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar AS di Kantor Lukman dikala digeledah KPK pada Senin (18/3). Menurut Arwani, kepemilikan menteri atas uang ratusan juta yaitu sebuah kewajaran.
"Masak menteri nggak boleh punya uang ratusan juta rupiah, masa saya anggota dewan perwakilan rakyat dilarang punya uang ratusan juta, kemudian kalau punya uang ratusan eksklusif di asumsikan terus itu uang korupsi, ya tidak dapat dong," kata Arwani.
Lukman yang juga kader PPP sebelum ditunjuk menjadi menteri disebut Arwani sebagai orang bersih. "Pak Menteri Lukman kan populer higienis ya. Makara ini peristiwa alam ya, musibah, tetapi kita tidak ingin larut dalam peristiwa alam ini terlalu lama," ujar Legislator Komisi VIII ini.
Terkait kasus ini, Arwani pun menyerahkan sepenuhnya proses aturan pada KPK. Ia meyakini, PPP selaku partai juga tidak akan tersandung dengan kasus ini. Arwani memastikan, uang yang mengalir ke partai pun tidak ada kaitannya dengan Kasus Romi.
Uang di Laci Meja Menag, Reaksi Lukman, dan Kecurigaan JK
oleh Dian Fath Risalah, Rahma Sulistya, Arif Satrio Nugroho, Fauziah Mursid
KPK jadinya memerinci uang hasil sitaan penyidik dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Dari penggeledahan yang dilakukan pada Senin (18/3), total uang yang disita Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS.
Uang sitaan tersebut akan disertakan sebagai barang bukti dalam berkas kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). Tidak hanya uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen dari ruang kerja Menag.
"Setelah dihitung, uang yang ditemukan di laci meja kerja di ruang Menteri Agama juga jumlahnya sekitar Rp 180 jutaan dan 30 ribu dolar AS, uang tersebut akan diklarifikasi sebagai bab dari penanganan perkara," kata Febri dalam pesan singkatnya, Selasa (19/3).
Penyidik, sambung Febri, juga akan mempelajari semua dokumen yang disita dari sejumlah lokasi penggeledahan baik di Kantor Kemenag ataupun di DPP PPP. Dokumen yang ditelaah lebih jauh oleh penyidik yakni dokumen proses seleksi jabatan di Kemenag dan dokumen hukuman terhadap salah satu tersangka.
"Nanti akan kami lakukan analisis lebih lanjut alasannya kami juga ada tentu bukti-bukti terkait barang-barang yang disita," ujarnya.
Febri melamjutkan, KPK juga mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik jual beli jabatan di Kemenag ini untuk bersikap kooperatif. Lembaga Antirasuah mengancam menjerat para pihak yang mencoba memengaruhi proses aturan yang berjalan.
"Jangan hingga ada upaya pihak-pihak tertentu contohnya untuk mengumpulkan atau menghubungi atau mencoba menghipnotis sakis-saksi yang mengetahui kasus ini," tegasnya.
Febri juga memastikan, KPK segera memanggil Menag Lukman. Febri menuturkan, investigasi terhadap Lukman dinilai penting untuk mengonfirmasi jauh ihwal suap di Kementerian yang dipimpinnya.
"Nanti gres diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya," kata Febri.
Dalam kasus yang menjerat Romi, KPK telah menetapkan tiga tersangka pada kasus ini, yaitu Romi diduga sebagai peserta suap. Adapun, diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
Republika kemarin berhasil menghubungi Menag Lukman guna menanyakan wacana uang yang disita KPK. Namun, Menag enggan menyebutkan uang tersebut milik siapa, hingga KPK selesai melaksanakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus jual beli jabatan Kemenag RI.
“Mohon maaf sekali dikala ini saya belum dapat beri klarifikasi. Saya harus menahan diri untuk tak mengomentarinya demi menghormati institusi KPK,” ujar Lukman, Selasa (19/3).
Lukman mengaku belum berani memperlihatkan tanggapannya kepada publik. Ia beralasan, komentarnya akan melanggar sopan santun penyidikan oleh KPK.
“Secara etis, saya tak bagus kalau menanggapi hal-hal yang dapat terkait dengan bahan kasus dengan kasus tersebut kepada publik, sebelum terlebih dahulu saya memberikan keterangan resmi kepada KPK,” kata Lukman.
Namun ketika ditanyakan apakah sudah ada jadwal investigasi dari KPK, Lukman mengaku belum ada panggilan terkait investigasi atau apa pun terkait dirinya. “Masih belum tahu,” kata Menag lagi.
Pembelaan justru disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai daerah Lukman bernaung. Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi menyebut sejumlah uang yang ditemukan KPK di ruang Lukman yaitu gaji pribadi. Informasi tersebut diterima oleh PPP dari Lukman.
"Kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor. Honor sebagai menteri, menteri kunjungan ke mana kan ada honornya ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua," kata Arwani di Kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Menurut Arwani, kepemilikan menteri atas uang ratusan juta yaitu sebuah kewajaran. "Masak menteri nggak boleh punya uang ratusan juta rupiah, masak saya anggota dewan perwakilan rakyat dilarang punya uang ratusan juta, kemudian kalau punya uang ratusan eksklusif di asumsikan terus itu uang korupsi, ya tidak dapat dong," kata Arwani.
Lukman yang juga kader PPP sebelum ditunjuk menjadi menteri disebut Arwani sebagai orang yang bersih. "Pak Menteri Lukman kan populer higienis ya. Makara ini peristiwa alam ya, musibah, tetapi kita tidak ingin larut dalam peristiwa alam ini terlalu lama," ujar anggota Komisi VIII dewan perwakilan rakyat ini.
Terkait kasus ini, Arwani pun menyerahkan sepenuhnya proses aturan pada KPK. Ia meyakini, PPP selaku partai juga tidak akan tersandung dengan kasus ini. Arwani memastikan, uang yang mengalir ke partai pun tidak ada kaitannya dengan kasus Romi.
“Mohon maaf sekali dikala ini saya belum dapat beri klarifikasi. Saya harus menahan diri untuk tak mengomentarinya demi menghormati institusi KPK,” Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Kecurigaan JK
Wapres Jusuf Kalla tidak menampik terjadinya kasus dugaan korupsi di Kemenag selama ini dikala dipimpin oleh menteri dari partai. Karenanya, ia menduga ada imbas intervensi partai dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenag. Namun, ia menentukan untuk menyerahkan kepada KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Sepuluh dari sepuluh hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan ya dua-dua kena tentu juga ada tentu kecurigaan juga memang. Bahwa di sini ada pengaruh. Tapi supaya kita menunggu saja proses hukum," ujar JK.
Menurut JK, kasus yang bermula dari OTT terhadap Romi merupakan kali ketiga bagi Kemenag tersandung kasus dugaan korupsi. Kasus pertama melibatkan Kemenag dikala dipimpin oleh Said Agil Husin Al Munawar, kedua dikala Menag dipimpin oleh Suryadharma Ali yang juga mantan Ketua Umum PPP, dan dikala ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
"Sebenarnya kalau kasus Kementerian Agama sayang juga. Ini ketiga kalinya, bukan kedua. Said Agil Munawar dulu kan. Tahun 2001. Sayang juga. Tentu kita sangat prihatin," ujar JK.
JK berharap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak ikut terlibat dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Meskipun, penyidik KPK telah menggeledah ruang Lukman dan menyita uang ratusan juta rupiah dalam mata uang rupiah dan dolar AS.
"Tentu juga kita harapkan, Bapak Menteri Agama, saudara menteri agama tidak terlibat langsung. Dalam hal ini, supaya kita serahkan ke KPK atau pegawapemerintah aturan untuk menyidik kasus ini," ujar JK.
Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui isu menarik lainnya @Tahukah.Anda.News
0 Response to "Ppp Sebut Uang Di Laci Menag Yaitu Honor, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kecurigaan Jk"
Posting Komentar