Dinamika Toleransi Dan Politik Radikal Di Indonesia
Sambil mengumpulkan masukan saran-saran dari banyak sekali pihak baik dari komunitas Intelijen Negara, para senior mantan pejabat Intel, serta banyak sekali pihak yang berkepentingan dalam memahami Pilkada DKI Jakara terkait dengan artikel Perang Intelijen Pilkada DKI Jakarta, ada baiknya sejenak kita memperhatikan pentingnya pemahaman dinamika toleransi dan politik radikal di Indonesia yang belakangan ini marak menjadi perhatian media massa Indonesia. Sampai ketika ini telah masuk 21 email dan 7 komentar yang tidak dipublikasikan wacana perlu tidaknya perang intelijen pilkada DKI Jakarta diungkapkan kepada publik. Kami masih menunggu masukan dari BIN.
Demokratisasi, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia secara teori telah memasuki periode yang seharusnya telah semakin mantap dan memasuki era awal penghayatan budaya demokrasi yang sesungguhnya. Setelah 19 tahun bergelut dengan banyak sekali perdebatan, konflik, persaingan konsep, serta pelaksanaan demokrasi yang ditandai dengan proses pemilihan pemimpin baik pada level nasional maupun daerah, secara umum dikuasai rakyat Indonesia atau bahkan seluruh rakyat Indonesia usia berilmu baligh telah terbiasa dengan demokrasi prosedural. Ibarat usia manusia, yaitu peralihan dari remaja menuju dewasa.
Secara umum, dinamika proses demokratisasi di Indonesia banyak dinilai sangat berhasil. Berbagai kalangan di luar negeri maupun dalam negeri mengakui keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam menerapkan demokrasi sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hal itu bukan tanpa cacat atau masalah-masalah yang menggerogoti dan terus menghantui perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejumlah dilema yang bersumber dari sikap korup kalangan politisi tercatat mulai dari politik uang untuk memenangkan pemilu, maraknya praktek korupsi sebagai modal politik, maraknya kasus gratifikasi di sektor hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, dilema yang bersumber dari penghalalan segala cara dalam memenangkan pemilu, ketidaksiapan untuk mendapatkan kekalahan, serta tidak sehatnya dinamika internal partai politik yang terpecah-pecah oleh kepentingan elit politik menjadi wajah perpolitikan nasional Indonesia yang suram.
Salah satu huruf dari sistem politik demokrasi yaitu toleransi yang berasal dari bahasa latin tolerantia yang berarti kemampuan untuk menanggung suatu keadaan tertentu. Sementara dalam catatan sejarah kata toleransi mulai banyak dipergunakan dalam bahasa Perancis kuno pada kala ke- 14 Masehi, dan berkembang dalam makna mendapatkan perbedaan mulai dipakai pada tahun 1530-an. Arti toleransi secara individu yang diartikan bebas dari prasangka, bebas dari sikap memaksakan keyakinan pribadi, serta sikap mendapatkan perbedaan pandangan mulai berkembang pada tahun 1760-an. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1860-an dalam pemaknaan penerimaan keanekaragaman. Meskipun makna toleransi juga berkembang di dunia kedokteran dalam arti kemampuan badan insan mendapatkan atau menanggung suatu keadaan sebagai akhir dari pengobatan contohnya toleransi terhadap antibiotik, namun artikel ini memaknai toleransi dalam pendekatan ilmu sosial.
Setelah memahami makna toleransi tersebut, tentunya kita sanggup menyidik ke dalam diri kita masing-masing dan juga ke dalam organisasi dimana kita bernaung, apakah makna dasar toleransi yakni kemampuan untuk mendapatkan perbedaan, bebas prasangka SARA, dan sikap tidak memaksakan keyakinan kepada pihak, cukup besar lengan berkuasa dalam diri kita?
Betapapun klaim yang dibentuk orang-orang liberal humanis bahwa mereka yaitu penganut toleransi sejati, hati kecil insan siapa yang tahu? Setiap kita lahir dengan potensi-potensi baik dan buruk, mendapatkan dan tidak menerima, penuh prasangka lantaran perbedaan, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi insan dan bukan malaikat.
Kemampuan untuk bersabar, menahan diri, dan menyikapi dinamika hubungan sosial yaitu lebih penting daripada propaganda memaksakan toleransi sebagai prinsip hidup lantaran hasilnya konsep toleransi itu justru tidak toleran kepada realita konflik yang lahir dari perbedaan. Kemampuan setiap individu dalam mendapatkan perbedaan berbeda-beda sehingga hingga kiamat akan terus tercipta suatu kondisi konfliktual apabila perdebatannya semata-mata hanya soal penerimaan perbedaan. Apa yang harus dikembangkan kepada semua pihak yaitu semoga menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang sanggup membuat kondisi konflik yang semakin tajam. Kondisi konflik tersebut dalam titik yang paling ekstrim yaitu perang dan saling membunuh.
Bangsa Indonesia dan para pendiri Republik Indonesia sadar betul bahwa Indonesia sebagai bangsa disatukan oleh kesamaan cita-cita. Itulah sebabnya slogan Bhinneka Tunggal Ika dipakai sebagai pemersatu dan menjadi sebuah legalisasi bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang bersatu dalam ikatan harapan untuk menjadi bangsa yang maju sejahtera adil merata. Cita-cita boleh setinggi-tingginya, namun jangan lupa dengan realita konflik yang bersifat potensial dari perbedaan itu sehingga sangatlah penting bagi kita semua untuk menyadari kerawanan dari sikap angkuh atau prasangka negatif dalam diri kita dalam memperlakukan sesama anak bangsa.
Berangkat dari anjuran untuk meningkatkan kemampuan menahan diri, kini mari kita lihat bagaimana dinamika politik yang dilabelkan radikal oleh sebagian pihak dan propagada toleransi di lain pihak yang mengklaim diri sebagai pihak yang benar.
Contoh pailng gampang sebagai studi kasus yaitu dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta yang menjadi magnet perhatian bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
Apabila kita membaca isu secara hati-hati, kasus penistaan agama yang menimpa Sdr. Ahok sebagai salah satu kandidat Gubernur DKI membuat polarisasi sikap masyarakat secara umum menjadi dua yakni mereka yang menganggap telah terjadi penistaan agama dan mereka yang menilai tidak terjadi penistaan agama. Kemudian secara politik juga terjadi dua kutub yakni Pro Ahok atau Ahokers (para pendukung Ahok) dan Anti Ahok (para penentang Ahok). Semua bercampur dalam dinamika propaganda-propaganda politik yang bersumber dari perbedaan yang disiram oleh penyubur intoleransi yakni arogansi Ahok, ketersinggungan umat Islam (terkait dengan kemampuan menahan diri), dan intrik politik baik dari kelompok Pro Ahok maupun Anti Ahok.
Betapapun cerdasnya atau cerdiknya kita menyusun propaganda-propaganda politik mendukung salah satu calon gubernur, kita perlu memperhatikan dampaknya kepada masyarakat yang sanggup semakin emosional apabila terlalu usang dan terlalu sering digosok. Barangkali kita berusaha mempengaruhi pandangan publik wacana dinamika toleransi yang belakangan digambarkan memprihatinkan, namun bergotong-royong apa yang terjadi hanya berada di pusaran politik Pilkada DKI Jakarta yang dikelola oleh mereka-mereka yang berkepentingan langsung. Sementara masyarakat penduduk DKI Jakarta secara umum yaitu penonton yang sedang dipengaruhi dan penentu hasil Pilkada yang sedang menyerap banyak sekali informasi yang berkembang.
Benarkah telah terjadi politik radikal dari umat Islam dalam pilkada DKI Jakarta? Pada satu sisi, Islam politik dalam banyak sekali kajian sering dipojokkan sebagai politik intoleran dan langsung dan yang paling menyedihkan yaitu label radikal untuk menakut-nakuti umat Islam semoga menjauhi politik. Namun di sisi lain, sikap dan sikap politisi atau pelopor Islam cenderung terjebak dalam label Islam politik sehingga kurang bisa merangkul lapisan masyarakat yang lebih luas dengan konsep-konsep menyentuh kepentingan dasar dari seluruh golongan. Alih-alih memperjuangkan umat Islam, politisi dan pelopor Islam lupa bahwa masyarakat Indonesia sangat beranekaragam sehingga yang paling menarik perhatian masyarakat secara umum yaitu apa-apa yang yang menjadi kepentingan mereka dan langsung menyentuh keseharian mereka. Benar bahwa Islam sebagai gerakan juga sangat besar potensinya, namun jangan lupa bahwa hakikat politik selamanya yaitu kompetisi menjadi penguasa dan dalam koridor demokrasi yaitu memperoleh simpati sumbangan rakyat yang terbesar. Apabila politisi dan pelopor Islam tetap terkungkung dalam konsep memperjuangkan umat Islam saja secara langsung maka akan sulit untuk mendapatkan simpati rakyat yang lebih luas. Meskipun secara umum dikuasai rakyat Indonesia beragama Islam, namun semenjak Indonesia merdeka terbukti bahwa huruf umum keberpihakan umat Islam Indonesia yaitu lebih kepada harmonisasi hubungan sosial dan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang adil merata, serta bukan kepada politik Islam.
Mayoritas umat Islam di Indonesia dalam sejarah dunia Islam yaitu umat yang paling pintar menahan diri dan sangat toleran. Hanya sebagian kecil dari umat Islam yang mengatasnamakan agama pernah tidak lagi sanggup menahan diri dan melaksanakan perjuangan mendirikan negara Islam ibarat kelompok Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Kemudian ada juga yang terjebak dalam konsep terorisme ibarat Jemaah Islamiyah dan banyak sekali metamorfosanya. Sementara pada level yang lebih hening yaitu yang memperjuangkan Syariat Islam melalui gerakan sosial perubahan serta politik. Apakah semuanya radikal? Radikal yaitu label untuk membungkam atau menyadarkan kembali mereka yang mempertajam konflik perbedan ke level kekerasan atau pencapaian tujuan politik melalui kekerasan.
Mereka yang memaksakan kehendak dan keyakinan melalui kekerasan terang tidak toleran, namun apakah mereka yang memberikan aspirasi melalui agresi massa juga tidak toleran? Hal ini perlu diteliti terlebih dahulu.
Apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, baik kasus-kasus yang bernuansa SARA dengan banyak sekali isu bohong (hoax), penajaman perbedaan, kampaye penghormatan kepada perbedaan, sikap saling menyerang, serta banyak sekali polemik perbedaan sikap dalam kasus Ahok bukan soal toleransi ataupun label politik radikal. Semuanya yaitu pertarungan murni politik yang mengambil jubah SARA, toleransi-intoleransi, bhinneka tunggal ika, pembunuhan karakter, fitnah, saling meng-inteli, untuk KEKUASAAN. Iya benar, semuanya yaitu belahan dari pertarungan POLITIK KEKUASAAN yang uniknya agak keluar koridor demokrasi dengan banyak sekali dinamika taktik yang apabila dibiarkan terus akan semakin tajam menuju konflik terbuka atau menuju kepada power abuse yang pada gilirannya akan merusak demokrasi yang telah dibangun hampir 20 tahun ini.
Kepada banyak sekali pihak yang sedang bertarung mempraktekkan keahliannya dalam propaganda, keahlian dalam cipta kondisi, keahlian dalam manipulasi hukum, keahlian dalam rekayasa kasus, keahlian dalam kriminalisasi, sadarlah bahwa masyarakat tidak menghendaki terciptanya kondisi yang membingungkan itu semua. Demokrasi yaitu komitmen kita bersama dalam membangun Indonesia, menentukan pemimpin, dan mensejahterakan rakyat. Marilah kita bangkit budaya demokrasi yang bergotong-royong dan jangan dirusak dengan banyak sekali manipulasi demi tercapainya dingklik kekuasaan, semoga anda semua yang sedang aktif terlibat membaca artikel ini, kemudian berkenan berpikir ulang serta berpihak kepada kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau golongan.
Salam Waskita
Salam Intelijen
Dharma Bhakti
Sumber https://intelindonesia.blogspot.com
Demokratisasi, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia secara teori telah memasuki periode yang seharusnya telah semakin mantap dan memasuki era awal penghayatan budaya demokrasi yang sesungguhnya. Setelah 19 tahun bergelut dengan banyak sekali perdebatan, konflik, persaingan konsep, serta pelaksanaan demokrasi yang ditandai dengan proses pemilihan pemimpin baik pada level nasional maupun daerah, secara umum dikuasai rakyat Indonesia atau bahkan seluruh rakyat Indonesia usia berilmu baligh telah terbiasa dengan demokrasi prosedural. Ibarat usia manusia, yaitu peralihan dari remaja menuju dewasa.
Secara umum, dinamika proses demokratisasi di Indonesia banyak dinilai sangat berhasil. Berbagai kalangan di luar negeri maupun dalam negeri mengakui keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam menerapkan demokrasi sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hal itu bukan tanpa cacat atau masalah-masalah yang menggerogoti dan terus menghantui perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejumlah dilema yang bersumber dari sikap korup kalangan politisi tercatat mulai dari politik uang untuk memenangkan pemilu, maraknya praktek korupsi sebagai modal politik, maraknya kasus gratifikasi di sektor hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, dilema yang bersumber dari penghalalan segala cara dalam memenangkan pemilu, ketidaksiapan untuk mendapatkan kekalahan, serta tidak sehatnya dinamika internal partai politik yang terpecah-pecah oleh kepentingan elit politik menjadi wajah perpolitikan nasional Indonesia yang suram.
Salah satu huruf dari sistem politik demokrasi yaitu toleransi yang berasal dari bahasa latin tolerantia yang berarti kemampuan untuk menanggung suatu keadaan tertentu. Sementara dalam catatan sejarah kata toleransi mulai banyak dipergunakan dalam bahasa Perancis kuno pada kala ke- 14 Masehi, dan berkembang dalam makna mendapatkan perbedaan mulai dipakai pada tahun 1530-an. Arti toleransi secara individu yang diartikan bebas dari prasangka, bebas dari sikap memaksakan keyakinan pribadi, serta sikap mendapatkan perbedaan pandangan mulai berkembang pada tahun 1760-an. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1860-an dalam pemaknaan penerimaan keanekaragaman. Meskipun makna toleransi juga berkembang di dunia kedokteran dalam arti kemampuan badan insan mendapatkan atau menanggung suatu keadaan sebagai akhir dari pengobatan contohnya toleransi terhadap antibiotik, namun artikel ini memaknai toleransi dalam pendekatan ilmu sosial.
Setelah memahami makna toleransi tersebut, tentunya kita sanggup menyidik ke dalam diri kita masing-masing dan juga ke dalam organisasi dimana kita bernaung, apakah makna dasar toleransi yakni kemampuan untuk mendapatkan perbedaan, bebas prasangka SARA, dan sikap tidak memaksakan keyakinan kepada pihak, cukup besar lengan berkuasa dalam diri kita?
Betapapun klaim yang dibentuk orang-orang liberal humanis bahwa mereka yaitu penganut toleransi sejati, hati kecil insan siapa yang tahu? Setiap kita lahir dengan potensi-potensi baik dan buruk, mendapatkan dan tidak menerima, penuh prasangka lantaran perbedaan, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi insan dan bukan malaikat.
Kemampuan untuk bersabar, menahan diri, dan menyikapi dinamika hubungan sosial yaitu lebih penting daripada propaganda memaksakan toleransi sebagai prinsip hidup lantaran hasilnya konsep toleransi itu justru tidak toleran kepada realita konflik yang lahir dari perbedaan. Kemampuan setiap individu dalam mendapatkan perbedaan berbeda-beda sehingga hingga kiamat akan terus tercipta suatu kondisi konfliktual apabila perdebatannya semata-mata hanya soal penerimaan perbedaan. Apa yang harus dikembangkan kepada semua pihak yaitu semoga menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang sanggup membuat kondisi konflik yang semakin tajam. Kondisi konflik tersebut dalam titik yang paling ekstrim yaitu perang dan saling membunuh.
Bangsa Indonesia dan para pendiri Republik Indonesia sadar betul bahwa Indonesia sebagai bangsa disatukan oleh kesamaan cita-cita. Itulah sebabnya slogan Bhinneka Tunggal Ika dipakai sebagai pemersatu dan menjadi sebuah legalisasi bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang bersatu dalam ikatan harapan untuk menjadi bangsa yang maju sejahtera adil merata. Cita-cita boleh setinggi-tingginya, namun jangan lupa dengan realita konflik yang bersifat potensial dari perbedaan itu sehingga sangatlah penting bagi kita semua untuk menyadari kerawanan dari sikap angkuh atau prasangka negatif dalam diri kita dalam memperlakukan sesama anak bangsa.
Berangkat dari anjuran untuk meningkatkan kemampuan menahan diri, kini mari kita lihat bagaimana dinamika politik yang dilabelkan radikal oleh sebagian pihak dan propagada toleransi di lain pihak yang mengklaim diri sebagai pihak yang benar.
Contoh pailng gampang sebagai studi kasus yaitu dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta yang menjadi magnet perhatian bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
Apabila kita membaca isu secara hati-hati, kasus penistaan agama yang menimpa Sdr. Ahok sebagai salah satu kandidat Gubernur DKI membuat polarisasi sikap masyarakat secara umum menjadi dua yakni mereka yang menganggap telah terjadi penistaan agama dan mereka yang menilai tidak terjadi penistaan agama. Kemudian secara politik juga terjadi dua kutub yakni Pro Ahok atau Ahokers (para pendukung Ahok) dan Anti Ahok (para penentang Ahok). Semua bercampur dalam dinamika propaganda-propaganda politik yang bersumber dari perbedaan yang disiram oleh penyubur intoleransi yakni arogansi Ahok, ketersinggungan umat Islam (terkait dengan kemampuan menahan diri), dan intrik politik baik dari kelompok Pro Ahok maupun Anti Ahok.
Betapapun cerdasnya atau cerdiknya kita menyusun propaganda-propaganda politik mendukung salah satu calon gubernur, kita perlu memperhatikan dampaknya kepada masyarakat yang sanggup semakin emosional apabila terlalu usang dan terlalu sering digosok. Barangkali kita berusaha mempengaruhi pandangan publik wacana dinamika toleransi yang belakangan digambarkan memprihatinkan, namun bergotong-royong apa yang terjadi hanya berada di pusaran politik Pilkada DKI Jakarta yang dikelola oleh mereka-mereka yang berkepentingan langsung. Sementara masyarakat penduduk DKI Jakarta secara umum yaitu penonton yang sedang dipengaruhi dan penentu hasil Pilkada yang sedang menyerap banyak sekali informasi yang berkembang.
Benarkah telah terjadi politik radikal dari umat Islam dalam pilkada DKI Jakarta? Pada satu sisi, Islam politik dalam banyak sekali kajian sering dipojokkan sebagai politik intoleran dan langsung dan yang paling menyedihkan yaitu label radikal untuk menakut-nakuti umat Islam semoga menjauhi politik. Namun di sisi lain, sikap dan sikap politisi atau pelopor Islam cenderung terjebak dalam label Islam politik sehingga kurang bisa merangkul lapisan masyarakat yang lebih luas dengan konsep-konsep menyentuh kepentingan dasar dari seluruh golongan. Alih-alih memperjuangkan umat Islam, politisi dan pelopor Islam lupa bahwa masyarakat Indonesia sangat beranekaragam sehingga yang paling menarik perhatian masyarakat secara umum yaitu apa-apa yang yang menjadi kepentingan mereka dan langsung menyentuh keseharian mereka. Benar bahwa Islam sebagai gerakan juga sangat besar potensinya, namun jangan lupa bahwa hakikat politik selamanya yaitu kompetisi menjadi penguasa dan dalam koridor demokrasi yaitu memperoleh simpati sumbangan rakyat yang terbesar. Apabila politisi dan pelopor Islam tetap terkungkung dalam konsep memperjuangkan umat Islam saja secara langsung maka akan sulit untuk mendapatkan simpati rakyat yang lebih luas. Meskipun secara umum dikuasai rakyat Indonesia beragama Islam, namun semenjak Indonesia merdeka terbukti bahwa huruf umum keberpihakan umat Islam Indonesia yaitu lebih kepada harmonisasi hubungan sosial dan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang adil merata, serta bukan kepada politik Islam.
Mayoritas umat Islam di Indonesia dalam sejarah dunia Islam yaitu umat yang paling pintar menahan diri dan sangat toleran. Hanya sebagian kecil dari umat Islam yang mengatasnamakan agama pernah tidak lagi sanggup menahan diri dan melaksanakan perjuangan mendirikan negara Islam ibarat kelompok Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Kemudian ada juga yang terjebak dalam konsep terorisme ibarat Jemaah Islamiyah dan banyak sekali metamorfosanya. Sementara pada level yang lebih hening yaitu yang memperjuangkan Syariat Islam melalui gerakan sosial perubahan serta politik. Apakah semuanya radikal? Radikal yaitu label untuk membungkam atau menyadarkan kembali mereka yang mempertajam konflik perbedan ke level kekerasan atau pencapaian tujuan politik melalui kekerasan.
Mereka yang memaksakan kehendak dan keyakinan melalui kekerasan terang tidak toleran, namun apakah mereka yang memberikan aspirasi melalui agresi massa juga tidak toleran? Hal ini perlu diteliti terlebih dahulu.
Apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, baik kasus-kasus yang bernuansa SARA dengan banyak sekali isu bohong (hoax), penajaman perbedaan, kampaye penghormatan kepada perbedaan, sikap saling menyerang, serta banyak sekali polemik perbedaan sikap dalam kasus Ahok bukan soal toleransi ataupun label politik radikal. Semuanya yaitu pertarungan murni politik yang mengambil jubah SARA, toleransi-intoleransi, bhinneka tunggal ika, pembunuhan karakter, fitnah, saling meng-inteli, untuk KEKUASAAN. Iya benar, semuanya yaitu belahan dari pertarungan POLITIK KEKUASAAN yang uniknya agak keluar koridor demokrasi dengan banyak sekali dinamika taktik yang apabila dibiarkan terus akan semakin tajam menuju konflik terbuka atau menuju kepada power abuse yang pada gilirannya akan merusak demokrasi yang telah dibangun hampir 20 tahun ini.
Kepada banyak sekali pihak yang sedang bertarung mempraktekkan keahliannya dalam propaganda, keahlian dalam cipta kondisi, keahlian dalam manipulasi hukum, keahlian dalam rekayasa kasus, keahlian dalam kriminalisasi, sadarlah bahwa masyarakat tidak menghendaki terciptanya kondisi yang membingungkan itu semua. Demokrasi yaitu komitmen kita bersama dalam membangun Indonesia, menentukan pemimpin, dan mensejahterakan rakyat. Marilah kita bangkit budaya demokrasi yang bergotong-royong dan jangan dirusak dengan banyak sekali manipulasi demi tercapainya dingklik kekuasaan, semoga anda semua yang sedang aktif terlibat membaca artikel ini, kemudian berkenan berpikir ulang serta berpihak kepada kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau golongan.
Salam Waskita
Salam Intelijen
Dharma Bhakti
Sumber https://intelindonesia.blogspot.com
0 Response to "Dinamika Toleransi Dan Politik Radikal Di Indonesia"
Posting Komentar