Bg: Aku Indonesia Aku Pancasila

Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan

Sumber: MNOL

Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan dalam rangka memperingati Hari Pancasila 1 Juni 2017 ini mengutarakan pandangannya perihal urgensi nilai moral Pancasila untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia. “1 Juni ialah Hari Lahir Pancasila yang merupakan tonggak penting perjalanan bangsa dan negara kita dimana seluruh elemen masyarakat secara bersama menyepakati Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Dasar Negara,” ujar BG sapaan akrabnya di Jakarta (1/6).


Menurutnya, Dasar Negara Pancasila mengandung makna sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tidak ada sekat atau dinding pemisah antara bab barat, tengah dan timur semua menjadi satu dengan satu dasar Pancasila,” tambahnya menegaskan. Pancasila yang dicetuskan oleh para founding fathers dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945 menjadi Dasar Indonesia Merdeka yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia. Pancasila pun menjadi pengukuh amanat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Selanjutnya, Pancasila pula melandasi lahirnya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 sebagai penegasan terhadap negara kepulauan Indonesia. Di mana usaha itu pun menembus ranah internasional dalam menerima legalisasi pada UNCLOS 1982. Masih kata BG, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 kali ini, perlu diwujudkan dengan komitmen bersama untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui penerapan sikap yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. “Musyawarah, persamaan derajat, menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, ras dan antar golongan serta mengedepankan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus senantiasa kita junjung tinggi,” bebernya.

Lulusan Akpol tahun 1983 ini mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk menanamkan sila-sila dalam Pancasila di kehidupannya sehari-hari. “Mari kita tanamkan nilai semangat persatuan dan kesatuan yang diaplikasikan dalam kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab di seluruh sektor kehidupan, mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terperinci dia.

Sejalan dengan tagline yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus di-reaktualisasikan dalam kehidupan nyata. BG pun menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut harus menjadi way of life-nya bangsa Indonesia. “Kita harus terapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pola hidup atau way of life seluruh insan Indonesia, Saya Indonesia, Saya Pancasila,” pungkasnya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan Blog I-I

Seruan Presiden Joko Widodo perihal reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian apa yang diserukan oleh Kepala BIN Budi Gunawan juga sangat penting dan sejalan dengan pemaknaan dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia.

Tidak ada keraguan atau bantahan terhadap apa-apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi dan Budi Gunawan perihal pentingnya Pancasila. Bahkan kampanye Saya Indonesia Saya Pancasila menjadi tema #PekanPancasila dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini tanggal 1 Juni.

Peringatan dan kampanye yang bertujuan mendorong reaktualisasi Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia tidak sanggup hanya sekedar peringatan dan kampanye belaka. Reaktualisasi berarti benar-benar dilaksanakan tentunya sehabis dipahami sebelumnya. Warisan sejarah kelam Orde Baru yang menafsirkan Pancasila sebagai ideologi negara yang bermanfaat dalam mempertahankan kekuasaan dan "menggebuk" seluruh kelompok oposisi telah menciptakan Pancasila kehilangan simpati di hati sebagian elemen bangsa. Pancasila oleh Orde Baru diidentikan dengan eksistensi kekuasaan Orde Baru, dimana siapapun yang anti-Pemerintah, kritis terhadap Pemerintah atau bertentangan dengan Pemerintah akan dicap anti-Pancasila dan melaksanakan subversi terhadap Pemerintahan yang sah. Kekeliruan Orde Baru tersebut merupakan bab dari taktik Presiden Suharto untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Alih-alih pelatihan mental ideologi, penataran P4 digalakkan di banyak sekali bidang kehidupan masyarakat khususnya di dunia pendidikan hingga pada level Perguruan Tinggi. Apakah semua itu berhasil? Secara formalitas pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Penataran P4, serta banyak sekali bentuk indoktrinasi sanggup dikatakan berjalan, bahkan sebuah tubuh yang khusus berjulukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibuat khusus untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan P4. Sejak dibuat dengan Keppres No.10 tahun 1979 hingga dibubarkan pada tahun 1998, BP7 mempunyai peranan sentral dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pelatihan dan pendidikan serta pelaksanaan P4 bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa gerakan reformasi 1997-1998 salah satunya menghasilkan pembubaran BP7 bantu-membantu dengan tuntutan yang lainnya?

Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Habibie dalam pidato pertanggungjawabannya pada 14 Oktober 1999:

"Selain itu, Pemerintah juga telah menindaklanjuti TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan membubarkan forum BP-7 Pusat maupun Daerah. Dengan pembubaran BP-7 tersebut maka interpretasi tunggal perihal Pancasila yang dilaksanakan selama Orde Baru sanggup kita akhiri. Di masa depan kita sanggup berbagi pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual dan sejalan dengan proses demokrasi yang berkembang."

Alasan utama pembubaran BP7 ialah pemanfaatan Pancasila melalui interpretasi tunggal Pemerintah Orde Baru yang secara efektif melaksanakan represi kepada seluruh kelompok oposisi di dalam negeri. Reformasi merupakan gerakan kelompok anti-Orde Baru bantu-membantu banyak sekali elemen masyarakat dengan penggagas terkuat mahasiswa. Semua ketika itu (tahun 1998) oke dan setuju untuk mendorong pembubaran BP7.

Pekerjaan Rumah terbesar yang belum dilakukan oleh seluruh Pemerintahan masa reformasi ialah berbagi pemahaman Pancasila sebagai ideologi dasar negara secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual dan sejalan dengan demokrasi. Apakah kini Presiden Jokowi akan melaksanakan itu dengan Unit Kerja Pembinaan Pancasila atau Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP)? Ataukah Presiden Jokowi akan mengulangi taktik Presiden Suharto dalam mempertahankan kekuasaannya? Kita masih harus menunggu perkembangannya.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, bahaya ideologi terbesar terhadap Pancasila hanya ada tiga yakni Komunisme, Liberalisme, dan Islam. Namun Liberalisme bisa untuk lebih fleksibel masuk ke dalam sistem pemerintahan alasannya ialah kepentingan pembangunan ekonomi dan sistem ekonomi global yang lebih didominasi oleh prinsip-prinsip liberal khususnya prosedur pasar bebas. Liberalisme dalam konteks sosial dan politik juga relatif lebih gampang merasuk alasannya ialah kekuatan prinsip universal kebebasan individu serta hak-hak asasi insan yang kemudian juga menjiwai sistem politik demokrasi yang dikala ini kita sepakati bersama. Dengan demikian, bahaya yang tersisa hanya komunisme dan Islam. Komunisme secara ketat ialah mewujudkan keinginan mendirikan negara yang komunal dimana anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya setara secara ekonomi dan sosial dimana tidak ada kelompok kaya borjuis dan tidak ada proletar miskin, semua sama. Kebanyakan kaum komunis modern hanya mengambil sebagian prinsip dan mengabaikan prinsip yang lain, atau sanggup dikatakan telah bergeser ke tengah dengan sosialisme atau sosial demokrat atau sosialisme campuran. Secara formal negara komunis yang masih tersisa di dunia dikala ini hanya Republik Rakyat China, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam. Namun hanya Korea Utara dan Kuba yang masih dikatakan ketat dalam penerapan sistem politik dan ekonomi komunis, sedangkan yang lainnya sudah merupaka campuran. Apa yang kita lihat dengan Sosialisme ala China, sosialis republikan Vietnam, sosialis revolusioner Laos telah menerapkan gabungan dimana politik tetap dikendalikan oleh partai komunis, namun ekonomi telah terbuka dengan prinsip-prinsip liberalisme.

Sejarah Indonesia telah diwarnai oleh catatan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian menciptakan PKI dan ideologi komunis menjadi terlarang. Sejarah Indonesia juga telah mencatat pemberontakan DI/TII yang menjadikan kelompok Darul Islam menjadi organisasi terlarang.

Kita semua sanggup melihat sejarah bagaimana dinamika ideologi negara dalam kaitan ini Pancasila sanggup berperan sebagai perekat persatuan bangsa. Bukan alasannya ialah ideologi-ideologi selain Pancasila ialah sangat buruk, melainkan lebih alasannya ialah Pancasila dibuat belakangan bukan melalui proses akademis atau wahyu Tuhan, melainkan atas dasar pemikiran para pendiri bangsa Indonesia untuk menyatukan persepsi dan keinginan bersama dalam ikatan bangsa dan negara Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah menunjukkan pondasi yang besar lengan berkuasa dalam kehidupan bangsa dan negara yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, bukan dua, tiga atau banyak. Artinya seluruh agama yang ada di Indonesia menjiwai Pancasila dan kemudian disepakati bahawa meskipun Indonesia bukan negara agama, namun dijiwai dan sangat menjunjung tinggi moral-moral agama serta bahwa kemerdekaan dan terbentukan negara Republik Indonesia ialah atas berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita bangsa yang beragama dan bermoral. Berbeda dengan Komunisme yang menurut kepada Marxisme-Leninisme-Maoisme yang tidak sempurna untuk konteks Indonesia.

Apakah berarti bertentangan dengan konsep Islam, negara Islam dan syariah Islam? Pertanyaan ini sangat sulit jika dibahas dari sudut pandang yang berbeda dan hampir sanggup dipastikan tidak akan ada titik temunya. Namun jika dilihat dari konteks umat Islam Indonesia, konteks sejarah bangsa Indonesia, serta fakta-fakta perihal siapa bangsa Indonesia itu, maka sanggup saya sampaikan Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan pedoman Islam. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan pedoman Islam. Lima sila yang sederhana dari Pancasila hanya menunjukkan referensi perihal bagaimana bangsa Indonesia menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak mengantikan posisi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dari hati pada penganutnya. Akan keliru jika kita pertentangkan alasannya ialah memang tidak ada pertentangan.

Bahwa masih ada pihak-pihak yang menentang Pancasila hal itu sanggup dipastikan alasannya ialah adanya keinginan untuk berkuasa atau membentuk negara baru, contohnya dengan membentuk Republik Sosialis Indonesia yang menurut kepada Komunisme Marxisme atau dengan membentuk Negara Islam Indonesia. Seberapa besar kelompok tersebut? Dapat dipastikan hanya sedikit alasannya ialah dominan insan Indonesia tidak menghendaki konflik dan merasa nyaman dengan sistem politik demokrasi dikala ini yang menurut kepada Pancasila. Jangan kemudian pancasila dianggap sebagai sebuah kemusyrikan alasannya ialah dihentikan kita memperTuhankan pancasila, mensakralkan pancasila, atau mengkultuskan Pancasila sebagai sebuah mantra sakti mandraguna melebihi pedoman agama.

Pancasila dalam interpretasi Blog I-I ialah ideologi kompromi dan kesepakatan yang sanggup menghilangkan potensi-potensi konflik alasannya ialah perbedaan keyakinan, cara pandang, dan kepentingan. Kita mempunyai kesepakatan untuk dirujuk supaya tidak tabrak terus-menerus alasannya ialah perbedaan-perbedaan.

Bagaimana menyukseskan Pancasila sebagai referensi dalam perkehidupan kita berbangsa dan bernegara? tentu saja peranan pemerintah menjadi sangat penting.

Misalnya sebagai teladan perihal kasus geradak geruduk yang dilakukan pengikut FPI kepada pengguna media umum yang melaksanakan penghinaan kepada pimpinan FPI Habieb Rizieq. (Baca: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tuduhan anti Pancasila? Akankah menyusul pembubaran dan pelarangan ormas lainnya dengan tuduhan anti-Pancasila? Tidak adakah jalan yang lebih pancasilais dengan musyawarah dan usul untuk memahami Pancasila sebagai kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudahkan Pemerintah dan pegawanegeri keamanan hadir secara adil di dikala rakyat memerlukan penyelesaian dari perbedaan dan konflik?

Berbagai pertanyaan tersebut masih sanggup disusul oleh banyak sekali pertanyaan lainnya yang mana apabila tidak bisa dijawab, maka Indonesia akan menuju kepada kemunduran-kemunduran secara mental dan huruf walaupun tampak maju dalam pembangunan fisiknya.

Semoga bermanfaat,
Salam intelijen
Dharma Bhakti

Sumber https://intelindonesia.blogspot.com

Share this post